Memberantas Korupsi dalam Perspektif Islam

Maraknya kasus korupsi yang timbul akhir-akhir ini membuat siapa saja yang mendengar menjadi teriris hatinya. Betapa tidak, jika kita lihat masih banyak di luar sana masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang kesehariannya makan gak makan yang penting kumpul. Mereka memaknai kebahagiaan dengan hal yang sangat sederhana, yang penting anaknya bisa makan saya senang, yang penting kita kumpul kita sudah merasa bahagia. Namun di sisi lain para pejabat yang notabene hidupnya lebih dari layak bahkan tergolong mewah masih saja berlomba-lomba menimbun harta dengan cara yang mereka anggap wajar “KORUPSI”.

Miris hati rasanya ketika melihat gaya hidup para pejabat yang bermewah-mewah tanpa mau mengerti dan berbagi kepada yang membutuhkan. Akan tetapi, gaya hidup dan tuntutan mereka tidak mereka barengi dengan kinerja yang maksimal. Ada saja ulahmereka yang bikin rakyat makin geregetan. Ada yang tidur waktu rapat, ada yang sms-an waktu rapat, ada yang baca koran, ada yang malah nonton video ini itu, ada yang hobi kunjungan dengan menggunakan uang negara, dan ada ada saja yang lainnya yang rata-rata hanya yang penting saya senang,, biar rakyat menderita bukan urusan saya karna mereka ditanggung negara.

Jika digali lebih dalam, sebenarnya apa yang para pejabat kaya itu cari?? Hidup lebih dari mapan, makan enak, baju bagus, uang berlipat bahkan bergudang, anak-anak sehat, mobil mewah, rumah dimana-mana, bahkan uang saku anak 3 juta perbulan. Lantas, apalagi yang mereka cari sehingga masih bisa untuk mengambil langkah korupsi sebagai media untuk memperbanyak harta? Apa yang akan mereka lakukan dengan harta yang berlipat itu, sedang harta itu sendiri tidak akan dibawa mati?

Pernahkan terfikir dalam benak para pejabat yang agung untuk sekedar menyisihkan harta mereka setiap bulan barang satu atau dua juta saja untuk mereka sumbangkan atau mereka kumpulkan guna membantu rakyat kecil yang sangat membutuhkan. Entah uang itu akan dibangunkan sebagai lahan usaha, entah uang itu akan diberikan sebagai modal.. yang jelas, pernahkan terbersit dalam benak mereka untuk melakukan itu? Toh, satu atau dua juta perbulan tidak akan membuat hidup mereka jatuh miskin.

Alangkah indahnya hidup ini jika para pejabat bisa dan mau berfikir sedemikian tentu masyarakat Indonesia takkan banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Istilah Korupsi dalam Islam

Memberantas Korupsi Menurut Perspektif Islam 

AGAKNYA persoalan dan informasi seputar korupsi sudah biasa di Indonesia. Kasus demi kasus bermunculan yang melibatkan pengurus-pengurus partai dan anggota dewan yang seyogianya sebagai pengayom rakyat tetapi sebaliknya menyengsarakan rakyat.

Kasus Nazaruddin dengan wisma atlitnya yang tidak sedikit merambah ke berbagai pihak adalah satu contoh kecil dari sistem budaya korupsi yang semakin meningkat.Dalam Islam tindakan korupsi adalah perbuatan haram. Keharamannya cukup jelas karena mengambil sesuatu yang bukan haknya atau mengambil hak orang lain.

Tindakan korupsi memberikan dampak cukup fatal kepada negara dan masyarakat dengan menghilangkan kekayaan negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Islam tidak saja mengharamkan korupsi tetapi juga memberikan solusi untuk melakukan tindakan preventif pencegahan supaya tidak terjadinya korupsi. Dalam konteks Indonesia perlu kiranya menelusuri dan menerapkan tawaran Islam dalam memberantas korupsi yang sudah menggurita dalam segala bidang. Setidaknya, ada enam langkah yang dapat dilakukan yaitu:

Pertama, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR Abu Dawud).

Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR Imam Ahmad). Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya.

Kedua, Penghitungan kekayaan. Menurut kesaksian anaknya, yakni Abdullah bin Umar, Khalifah Umar pernah mengkalkulasi harta kepala daerah Sa’ad bin Abi Waqash. Putranya ini juga tidak luput kena gebrakan bapaknya. Ketika Umar melihat seekor unta gemuk milik anaknya di pasar, beliau menyitanya.

Hal ini dilakukan Umar karena unta anaknya itu gemuk digembalakan bersama-sama unta-unta milik Baitul Mal di padang gembalaan terbaik. Ketika Umar menyita separuh kekayaan Abu Bakrah, dia itu berkilah “ Aku tidak bekerja padamu “. Jawab Khalifah, “Benar, tapi saudaramu yang pejabat Baitul Mal dan bagi hasil tanah di Ubullah meminjamkan harta Baitul Mal padamu untuk modal bisnis !” Bahkan, Umar pun tidak menyepelekan penggelapan meski sekedar pelana unta..

Apa yang dilakukan Umar merupakan contoh baik bagaimana harta para pejabat dihitung, apalagi mereka yang disinyalir terlibat korupsi. Seluruh yayasan, perusahaan-perusahaan, ataupun uang yang disimpan di bank-bank dalam dan luar negeri semuanya diusut.

Kalau perlu dibuat tim khusus yang independen untuk melakukannya, seperti halnya Muhammad bin Maslamah pernah diberi tugas khusus oleh Umar untuk hal tersebut. setelah melalui proses itu, dibuktikan pula lewat pengadilan.

Syekh Taqiyyuddin dalam bukunya Ahkamul Bayyinat menegaskan bahwa pembuktian itu bisa berupa pengakuan dari si pelaku, sumpah, kesaksian, dan dokumentasi tertulis. Kaitannya dengan dokumentasi tertulis ini Allah Swt. menegaskan di dalam Alquran, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.

Hendaklah penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya…” (QS al-Baqarah: 282). Bila dicermati, penulisan dokumen ini sebenarnya merupakan bukti tentang siapa yang berhak dan apa yang terjadi. Oleh karena kata “maka tuliskanlah (faktubuh)” dalam ayat tersebut umum, maka mencakup semua muamalah dan semua dokumen termasuk perjanjian, katabelece, keputusan pemerintah yang dibuatnya, dan lain-lain.

Ketiga, keteladanan pemimpin. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal Negara. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Azis sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kesturi kepada rakyat. Dengan teladan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini. Penyidikan dan penyelidikan tindak korupsi pun tidak sulit dilakukan. Tapi bagaimana bila justru korupsi dilakukan oleh para pemimpin? Semua upaya apa pun menjadi tidak ada artinya sama sekali.

Keempat, hukuman yang berat. Pada umumnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakaan dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai zawajir(pencegah). Artinya, dengan hukuman setimpal atas koruptor, diharapkan orang akan berpikir sekian kali untuk melakukan kejahatan itu.

Korupsi adalah perbuatan yang tidak secara mencederai atau mengakibatkan mudarat bagi segelintir atau sekelompok orang tetapi rakyat. Maka seyogianya hukuman yang diberikan mesti cukup berat untuk memberikan efek jera dan sanksi sosial kepada pelaku korupsi.

Kelima, Sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik bila gaji tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukup nafkah keluarga.

Agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparat pemerintah, Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata, “Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan”.

Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Adapun masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang.

Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang”.

Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Maka masyarakat harus pro aktif dalam memberantas korupsi di Indonesia baik dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan sebagainya.